PT TWC MENGIKUTI RAPAT KERJA PERSIAPAN DESTINASI SUPER PRIORITAS

2 minutes

Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (Persero) Edy Setijono mengikuti rapat kerja yang dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno serta Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (26/1).

Dalam pertemuan tersebut dihasilkan sejumlah komitmen bersama antara Kementerian BUMN beserta Kemenparekraf untuk mempercepat dan mengoptimalkan pengembangan lima destinasi super prioritas (DSP), mulai dari Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Mandalika dan Likupang.

Secara spesifik, Dirut PT TWC Edy Setijono memaparkan rencana pengembangan kawasan Borobudur sebagai destinasi super prioritas. Rencana ini meliputi berbagai aspek yang terkait, seperti konsep, pengembangan atraksi dan pengembangan infrastruktur kawasan.

Menanggapi paparan ini, Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan pihaknya selaku badan otoritas akan menggandeng PT TWC serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengembangkan Borobudur, sehingga tidak hanya sektor wisata dan rekreasi, aspek konservasi Borobudurnya pun juga tetap terlaksana.

“Ini yang akan kita fokuskan, karena sudah ada 4 juta kunjungan yang mayoritas wisatawan Nusantara ke Borobudur. Tentunya kita harap agar tidak menambah beban Borobudur, sehingga aspek konservasi-edukasinya bisa tetap kita prioritaskan,” jelas Sandi.

Pengembangan wisata di Borobudur, menurut Menparekraf juga akan menyasar warga secara langsung, baik pengembangan UMKM yang ada di sekitar maupun juga destinasi serta paket wisata di sekitar Borobudur.

“Juga layanan masyarakat sebagai destinasi wisata, penataan produk-produk ekonomi kreatif yang menyentuh kepada UMKM ini bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Penataan Borobudur juga menyasar paket-paket wisata serta pengembangan desa-desa wisata di sekitarnya.

“Program-program seperti Balai Ekonomi Desa (Balkondes) yang bisa kita sandingkan dengan BUMN, termasuk juga pendampingan desa-desa wisata dan beberapa program CSR BUMN yang bisa membantu kesiapan, baik infrastruktur maupun SDM dari desa wisata,” lanjut Sandi.

Atas dasar pertemuan ini, Kemenparekraf serta Kementerian BUMN akan menandatangani nota kesepahaman (MOU) terkait kesiapan pengembangan lima destinasi super prioritas. Lewat MOU tersebut, diharap dapat menuntaskan permasalahan serta mempercepat pengembangan kesiapan lima destinasi super prioritas.