Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), baik RUPS Tahunan  maupun  RUPS  Luar  Biasa  merupakan instansi  tertinggi  dalam  tata  kelola  Perusahaan, mempunyai  wewenang  yang  tidak  diberikan kepada  Direksi  atau  Dewan  Komisaris  dalam batas  yang  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Wewenang  tersebut  mencakup  permintaan pertanggungjawaban  Direksi  dan  Dewan  Komisaris terkait  dengan  pengelolaan  Perusahaan,  mengubah Anggaran Dasar, mengangkat dan memberhentikan Direksi  dan  Dewan  Komisaris,  dan  lain-lain.  RUPS juga merupakan forum bagi pemegang saham dalam menggunakan  hak  dan  wewenangnya  terhadap manajemen Perusahaan. Dalam  melaksanakan  wewenangnya,  RUPS memperhatikan  kepentingan  pengembangan  dan kesehatan Perusahaan, kepentingan para stakeholders serta hak- hak Perusahaan.

 

Penyelenggaraan RUPS adalah sebagai berikut:

  • Rapat Umum  Pemegang  Saham  Tahunan yang  diselenggarakan  setiap  tahun  buku selambat- lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir ditutup.
  • Rapat Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perusahaan.

Dasar Penyelenggaraan RUPS:

  1. Undang-undang   19  Tahun  2013 tentang BUMN (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 70).
  2. Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas  (Lembaran  Negara  RI tahun  2007    106.  Tambahan  Lembaran Negara RI No.4756)
  3. Peraturan Pemerintah  41  tahun  2003 tentang  Pelimpahan  Kedudukan,  Tugas Perusahaan  dan  Kewenangan  Menteri pada  Perusahaan  Perusahaan  (PERSERO), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan  (Perjan)  kepada  Menteri  Badan Usaha  Milik  Negara  (Lembaran  Negara Tahun  2003  No.82,  Tambahan  Lembaran Negara RI No.4305).
  4. Peraturan Pemerintah  45  tahun  2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawas an dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran  Negara  RI  Tahun  2005  No.  117, Tambahan Lembar Negara No.4556)
  5. Peraturan Menteri  Negara  Badan  Usaha Milik Negara No. PTR-05 MBU 2007 tentang Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik Negara  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program Bina  Lingkungan  sebagaimana  terakhir diubah dengan PER-08/ MBU/2013.
  6. Peraturan Menteri  Badan  Usaha  Milik Negara    PER-04/MBU/2014  tentang Pedoman  Penetapan  Penghasilan  Direksi, Dewan  Komisaris,  dan  Dewan  Pengawas BUMN.
  7. Anggaran Dasar  PT  Taman  Wisata  Candi Borobudur,  Prambanan  &  Ratu  Boko (Persero)  sebagaimana  ditetapkan  dalam berdasarkan  Akte  Notaris  Soekeimi,  SH No.15  tanggal  3  Agustus  1994  yang  telah beberapa  kali  diubah  dan  terakhir  kali dengan Akte Notaris Woro Sutristiassiwi, SH, No, 07 tanggal 07 Januari 2014.

Sebagai  wujud  pelaksanaan  GCG,  secara  rutin Perusahaan  mengadakan  rapat  dengan  pemegang saham (perwakilan Negara). Berikut ini Rapat Umum Pemegang  Saham  (RUPS)  yang  diselenggarakan selama tahun 2018:

08 Mei 2018

Persetujuan  Laporan  Tahunan  dan  Pengesahan  Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.

21 Desember 2018

Pengesahan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran  Perusahaan (RKAP) Tahun 2019 dan Rencana Kerja Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (RKA-PKBL) Tahun 2019.